NegaraNomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER- PT Pupuk Indonesia Nomor SK-243/MBU/12/2015 tanggal 4 Desember 2015 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur, SK-07/MBU/01/2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang UsahaMilik Negara Nomor Per-09/Mbu/07/2015 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per - 03/Mbu/12/2016 Tentang Perubahan Atas Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara Internet : Eddie Riyadi Eddie Riyadi, Tanggung Jawab Bisnis Terhadap Ham, Peraturantersebut diklaim sebagai penyempurnaan dari Permen BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Permen BUMN PER-02/MBU/04/2020 tentang perubahan ketiga atas Permen 2015. Thedetermination of the validation of the Ministry of State Owned Enterprises Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 regarding the Partnership and Community Development Program (PKBL). The underlying rationales of the proposed meeting agenda are to comply with the provisions of Article 2 of the Menimbang bahwa untuk melaksanakan tujuan pendirian Badan Usaha Milik Negara guna turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, dan pembinaan masyarakat sekitar Badan Usaha Milik Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara BerdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305), serta Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina dalamPeraturan Menteri PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Skripsi ini memfokuskan kepada wanprestasi terhadap peminjaman modal usaha. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja Banda Aceh dengan mitra binaa PeraturanMenteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 633) PeraturanMenteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tahun 2015 PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA. Ditetapkan 3 Juli 2015 Ditetapkan 3 Jul 2015 Comparisonof Minister of SOE Regulation No. PER‐09/MBU/07/2015 & Minister of SOE Regulation No. PER‐03/MBU/12/2016 PER‐09/MBU/07/2015 PER‐03/MBU/12/2016 Article 7: Article 7: 1) If necessary, the Supervisor SOE may cooperate with other SOE to aid the function of disbursement Partnership Program and Community Development dMYKF. Journal article Pelatihan Soft Skill dan Hard Skil Akutansi dan Perpajakan pada Siswa di SMK Bina Mandiri Multimedia + × Authors Suratminingsih Suratminingsih, Taufiq Hidayat, Purwanto Purwanto, Vera Vera The current era of digitalization forces and requires millennials to be technology literate in creating and presenting technology-based financial reports while still being based on PSAK applicable in Indonesia. The purpose of this activity is that it is hoped that with a soft kill and hard skill training in compiling financial reports based on digital technology, students will be ready to use them when they enter the world of work, both in making financial reports and reading financial reports. This service activity is carried out at the Bina Mandiri Multimedia Vocational School with the lecture method by providing an overview of both the accounting flow and the basics of financial reports to students, after participating in this activity, result of this activity is that students are able to understand and make the presentation of financial statements as a whole. , along with the aspects inherent in the financial statements, both in terms of taxation and function and can be applied in schools and in everyday life. Recently Published Most Viewed Journal article Pelatihan Kewirausahaan dan Pemasaran Bagi Pengurus Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Kelurahan Tugu Cimanggis + × Authors Destiana Kumala, Yesi Novianti, Supriatal Supriatal, Novia Safitri Dalam dunia usaha, baik bagi Perusahaan besar maupun bagi Unit Usaha kecil dan Menengah, Pemasaran menjadi Problematika yang sangat menarik, Pemasaran ini dapat mencakup Iklan, Penjualan, dan Pengiriman Produk Ke konsumen maupun pengiriman Produk dari antar Perusahaan. Hasil dari pelatihan ini melebihi ekspektasi dari tim pengabdi, dikarenakan antusiasme peserta yang begitu besar. Walaupun mungkin dari segi isi dan materi mungkin masih banyak kekurangan, tetapi pada dasarnya peserta sudah mampu memahami inti dan tujuan dari pelatihan ini. Pelaksanaan pengadian masyarakat ini, dapat berjalan dengan baik dan terorganisasi, hasil follow up dari kegiatan ini diharapkan peserta pelatihan dapat secara Kontinyu menerapkannya dalam kegiatan di Usaha Kecil dan Menengah.   Kata Kunci Kewirausahaan, Pemasaran, Koperasi, UKM Journal article Sosialisasi Penggunaan Online Shop Berbasis Website di UMKM Cimanggis + × Authors Rofiq Noorman Haryadi, Anda Rojali, Khumidin Khumidin, M. Fauzan Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan tingkat pemahaman dan untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat yang ada di UCC UMKM Center Cimanggis Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menambah pengetahuan mengenai jual beli online-shop berbasis website yang telah disediakan sebelumnya. Diharapkan dari hasil sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman baru mengenai jual beli online, pengembangan jual beli online, dan pemahaman tentang jual beli online kepada masyarakat atau anggota UCC. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Metode ceramah digunakan dalam proses penyampaian materi pelatihan/sosialiasi. Sedangkan metode diskusi digunakan agar anggota UCC untuk bisa berdiskusi tentang bisnis online berdasarkan online shop berbasis website. Target luaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah 1 Anggota UCC Cimanggis mampu mengetahui bagaimana proses jual beli secara online; 2 Anggota UCC Cimanggis mendapatkan infromasi tentang cara menggunakan website dalam jual beli online. 3 Masyarakat nantinya mampu mengembangkan bisnis jual beli online berbasis website Suggested For You Journal article Pelatihan Membuat Media Pembelajaran dengan Aplikasi Ulead Video Studio 11 Bagi Guru SMP dan Mahasiswa + × Authors Agus Susilo, Ratna Wulansari In this era of globalization, teachers and students must be accustomed to using or utilizing online and offline applications to support learning activities. In the implementation of this community service activity, the activity implementation team uses direct or face-to-face methods. So the activity participants directly listened to the presentation and practice for designing media with the Ulead Video Studio 11 application. This community service activity was carried out in a shophouse on Jalan Simpang Priuk, Lubuklinggau City for 2 days. The result of this community service activity is that during the activity, teachers and students who take part in the activity are guided by presenters who already have experience in using the Ulead Video Studio 11 application. In addition, participants have also brought their own equipment, in the form of laptops and data packages to find materials that will be used in training activities. The implementation of community service activities carried out for 2 days, including installing applications, introducing the use of Ulead Video Studio 11, and converting them into MP4 learning media. This activity ended with a photo with the presenters and participants in community service activities. The conclusion is that the training to make learning media using the Ulead Video Studio 11 application for junior high school teachers and students in Lubuklinggau City is very beneficial and provides experience for the participants of the activity. The participants who are teachers and students can apply it in activities related to learning. Besides being simple, the use of the Ulead Video Studio 11 application can be used offline without an internet network. – Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik NegaraPeraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 ini ditetapkan dengan pertimbanganbahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, salah satu maksud dan tujuan pendirian Badan Usaha Milik Negara BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat;bahwa Pasal 88 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara mengatur bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN;bahwa ketentuan mengenai pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN, telah diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;bahwa dalam rangka memberikan landasan operasional yang lebih baik guna meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN, dipandang perlu untuk meninjau kembali peraturan mengenai Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN sebagaimana dimaksud pada huruf c;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;DETAIL PERATURANEntitasKementerian Badan Usaha Milik NegaraTentangPeraturan BUMN Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik NegaraDitetapkan Tanggal03 Juli 2015Berlaku Tanggal03 Juli 2015STATUS PERATURAN Diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik NegaraPeraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik NegaraPeraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara Mencabut Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina LingkunganDownload Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 melalui link di bawah iniDownload PDF Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini = Berita NegaraTBN = Tambahan Berita NegaraSumber file link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin terima kasih. No 7 − 5 août 2009Projet de loi no 45 Conditions préalables à la délivrance d'un permis dans une zone où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières Le projet de loi no 45 2009, chapitre 26, sanctionné le 17 juin 2009, introduit les articles et dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme LAU. Ces articles habilitent les municipalités locales à réglementer la délivrance des permis et des certificats en présence de contraintes naturelles. Ce nouveau pouvoir discrétionnaire assouplit la réglementation municipale en présence de telles Admettre que la nature comporte des dangers oblige les autorités à prendre en considération l’ensemble des contraintes susceptibles de moduler l’occupation du territoire et à adapter son exploitation à ses rigueurs. Depuis un certain nombre d’années, l’harmonisation entre la gestion des risques naturels et l’aménagement du territoire a permis l’adoption de mesures capables de prévenir et de réduire l’incidence de ces risques sur les biens et la sécurité des personnes. Le nouvel article de la LAU concourt à cet effort. Contrairement aux pouvoirs normatifs habituels, il permet une évaluation ponctuelle des risques associés aux contraintes naturelles. Il reconnaît le rôle que peuvent jouer les experts dans l’évaluation de ces risques, mais laisse au conseil municipal le soin de juger de la pertinence de délivrer le permis dans une situation donnée. Cette disposition pourra s’avérer particulièrement appropriée dans les zones exposées aux glissements de terrain. Le cadre normatif gouvernemental accompagnant les nouvelles cartes de zones exposées aux glissements de terrain est en effet conçu précisément de manière à mettre en œuvre des restrictions à la délivrance de permis ou de certificats en raison de certaines contraintes ». En effet, en vertu de ce cadre normatif, certaines interdictions s’appliquent en l’absence d’expertise pour assurer la sécurité du site. Principales caractéristiques L’article permet à une municipalité de prendre des mesures afin qu’aucun permis ou certificat ne puisse être délivré dans les parties de son territoire où l’occupation du sol est soumise à des contraintes naturelles sans une autorisation préalable du conseil. Si un tel règlement est en vigueur, le conseil prendra sa décision à la lumière de la recommandation d’un expert et du comité consultatif d’urbanisme. Cette décision pourra consister à refuser le permis ou à en accepter la délivrance sous certaines conditions afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens. Seules les municipalités dotées d’un comité consultatif d’urbanisme peuvent donc adopter un tel règlement. La municipalité doit également désigner les parties de son territoire soumises à l’application des dispositions réglementaires relatives aux contraintes naturelles en vertu du paragraphe 16° du deuxième alinéa de l’article 113 ou du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 115 de la LAU. Seules des parties du territoire ayant été désignées peuvent faire l’objet d’une réglementation adoptée en vertu de l’article Le règlement doit préciser le type de contraintes appréhendées par exemple un risque de glissement de terrain. Il doit également déterminer le type d’expertises requises de la part du demandeur, ainsi qu’une description minimale de celles-ci, en fonction des contraintes applicables et du type de permis ou de certificat demandé. Le règlement pourrait exiger, par exemple, qu’une expertise géotechnique soit produite dans une partie du territoire sujette aux glissements de terrain. Il devrait exiger que cette expertise soit produite par un expert possédant certaines qualifications précises et qu’elle renseigne la municipalité sur la possibilité de donner suite à la demande de permis sans que cela présente de danger, compte tenu de la nature de la demande. Dans le cas où l’expert juge que le permis peut être délivré, le règlement devrait également exiger que cet expert fasse des recommandations sur les conditions qui devraient être imposées au demandeur s’il y a lieu, toujours dans le but d’assurer la sécurité du site. Ces conditions peuvent comporter l’exécution de travaux précis, réalisés au moyen de techniques propres à assurer cette sécurité. L’article ne permet pas de déroger à la réglementation applicable. La délivrance du permis doit être possible au départ, et seule la délivrance d’un permis accordé en vertu de cette réglementation est touchée par cet article. L’article ne sera donc d’aucune utilité dans une zone où l’on veut interdire certaines activités ou imposer une interdiction générale; cela devra être fait par le biais des pouvoirs normatifs habituels. Il en sera de même dans le cas où une municipalité doit prévoir une interdiction globale par exemple dans une zone à risque d’inondation de récurrence 0-20 ans pour se conformer aux dispositions du schéma d’aménagement et de développement qui concernent les zones à risque. Ce bulletin est réalisé par le Service des affaires institutionnelles et à la clientèlede la Direction des communications du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire. Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire10, rue Pierre-Olivier-ChauveauQuébec Québec G1R 4J3Téléphone 418 691-2015 La reproduction partielle ou totale de cette publication est autorisée pour des fins non commerciales à la condition d'en mentionner la source.