Pasal 4. penyertaan modal kepada BUMDesa dari Pemerintah Desa berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 ; penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah) sumber penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Terima kasih telah membaca artikel di Web-Blog FORMAT ADMINISTRASI DESA yang berjudul: Contoh Berita Acara Serah Terima Penyertaan Modal BUMDes (Dana/Aset). Konten tersebut mengulas tentang Contoh Berita Acara Serah Terima Penyertaan Modal BUMDes (Dana/Aset) Secara umum ada 2 (dua) jenis penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yakni KABUPATEN PURBALINGGA PERATURAN DESA KARANGMALANG NOMOR 01 TAHUN 2017 T E N T A N G LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDes ) TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KARANGMALANG Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Peserta dapat mengidentifikasi jenis-jenis aset desa baik yang masih dikelola desa sendiri maupun yang sudah dijadikan fasilitas public dan dikelola oleh daerah (30”) c. Peserta mendapatkan gambaran pengelolaan aset desa yang saat ini dijalankan oleh Desa (15”) 5. Modul Aset Desa - Download as a PDF or view online for free. KERJASAMA ANTARA KEPALA DESA DENGAN MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK KERJA MASYARAKAT (POKJAMAS) DI DESA PLOSOJENAR KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN PONOROGORista Kurniawati, NoviaProgram Studi Pendidikan Panacasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri MalangNovia.rk96@gmail.co.idABSTRAK - Kata Kunci: Kerjasama, Kepala Desa, Masyarakat, Pemberdayaan, Kelompok Kerja Contoh Surat Peraturan Desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat by gandi2neo. 06-PERDES-LKD-2020. Hanni Lubis. perda tanjabbar no 5 th 2001 (1) MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : Keputusan Kepala Desa .. tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020, dengan susunan tim sebagaimana cantum dalam Lampiran. Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut: 1. Bidang. Halaman ini telah diakses 278324 kali. ABSTRAK: Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang (1) Pemanfaatan aset Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset Desa. (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. (3) Sewa aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat: a. JA0be0.